RUU Permusikan Bikin Heboh

RUU Permusikan yang sedang dirancang dan diusulkan oleh musisi Anang Hermansyah dan Komisi X DPR RI telah menjadi bola salju yang menggelinding di industri permusikan Tanah Air dan banyak mendapat tentangan dari insan dan penggiat serta pelaku musik Nasional. Berbagai tanggapan dari yang halus sampai yang sangat keras kontan di teriakan para pelaku musik Indonesia yang selama ini menunggu perjuangan kongkrit para wakil rakyat berkaitan dengan kesejahteraan para pelaku musik di industri musik.

Lain ekspektasi para insan musik Indonesia lain pula yang dilakukan para anggota dewan yang ternyata bukan memperjuangkan kesejahteraan pelaku musik dan bisnis musik tanah air melainkan justru mengutak – atik pasal – pasal yang selain justru mempersulit gerak para pelaku industri musik Indonesi tapi juga banyak bertentangan dengan undang – undang Hak Cipta, Undang-Undang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, Undang-Undang ITE dan berbagai undang – undnag yang sudah lebih dulu ada.

Para pelaku industri musik Indonesia bukan hanya merasa kecewa dengan tindakan yang tidak mewakili dan memperjuangkan kepentingan insan musik Indonesia tapi juga merasa di khianati mentah – mentah oleh anggota – anggota dewan dan tokoh musik yang bercokol di Komisi X DPR RI. Berbagai pasal karet yang tertera di RUU Permusikan yang konon disusun oleh orang – orang yang merasa paling tahu masalah industri musik dan hiburan musik nasional ini telah menimbulkan kegaduhan nasional yang tidak perlu. Bayangkan, musik dan musisi adalah komunitas yang paling tidak mendapat perhatian dari pemerintah selama ini malah dijadikan bahan mereka – mereka di DPR RI membuat rancangan yang sungguh premature dan tanpa guna.

Berkaitan denga upaya – upaya yang tanpa represi dan cenderung ingin memberangus kemerdekaan bermusik, menggelar acara musik dan berkesenisan di Indonesia ini maka sebuah Koalisi para insan pelaku musik dan pelaku hiburan musik yang tergabung dalam “KOALISI NASIONAL TOLAK RUU PERMUSIKAN” telah merilis sebuah pernyataan sikap menanggapi RUU Permusikan yang telah beredar di masyarakat lengkap dengan pasal – pasal ajaib yang akan membawa industri dan hiburan musik Tanah Air kembali ke jaman batu. Berikut isi pernyataan sikap “KOALISI NASIONAL TOLAK RUU PERMUSIKAN” yang telah beredar dan mendapat dukungan penuh dari seluruh insan musik nasional diluar DPR RI.

Berikut Pernyataan Sikap resmi Dari “KOALISI NASIONAL TOLAK RUU PERMUSIKAN”

Pernyataan Sikap

KOALISI NASIONAL TOLAK RUU PERMUSIKAN

Tolak RUU Permusikan

Tidak Perlu dan Justru Berpotensi Merepresi Musisi

Jakarta, Minggu, 3 Februari 2019. Kami, Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan selaku para pelaku musik Indonesia, menyatakan Menolak RUU Permusikan untuk diundangkan. Setelah membaca dan menelaah naskah RUU Permusikan saat ini, kami merasa tidak ada urgensi bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dan Pemerintah untuk membahas dan mengesahkannya untuk menjadi Undang-Undang. Sebab, naskah ini menyimpan banyak masalah fundamental yang membatasi dan menghambat dukungan perkembangan proses kreasi dan justru merepresi para pekerja musik. Kami tetap mendukung upaya menyejahterakan musisi dan terbentuknya ekosistem industri musik yang lebih baik, hanya caranya bukan dengan mengesahkan RUU ini.

Secara umum, RUU Permusikan ini memuat Pasal yang tumpang tindih dengan beberapa Undang-Undang yang ada seperti: Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, dan Undang-Undang ITE. Lebih penting lagi, RUU ini bertolak belakang dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, serta bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945 yang menjunjung tinggi kebebasan berekspresi dalam negara demokrasi. Danilla Riyadi menambahkan,

“Kalau musisinya ingin sejahtera, sebetulnya sudah ada UU Pelindungan Hak Cipta dan lain sebagainya dari badan yang lebih mampu melindungi itu; jadi untuk apa lagi RUU Permusikan ini.”

Kami menemukan setidaknya 19 Pasal yang bermasalah.

“Mulai dari ketidakjelasan redaksional atau bunyi pasal, ketidakjelasan “siapa” dan “apa” yang diatur, hingga persoalan mendasar atas jaminan kebebasan berekspresi dalam bermusik” papar Rara Sekar.

Diantaranya adalah sebagai berikut: KOALISI NASIONAL TOLAK RUU PERMUSIKAN Surel: kntlruup@gmail.com

Pertama, Pasal karet. Seperti sudah dikritisi oleh sesama pelaku musik lainnya dan media, Pasal 5 memuat kalimat yang penuh dengan multi interpretasi dan bias, seperti “mensita, melecehkan, menodai, dan memprovokasi.” Menurut Cholil Mahmud dari Efek Rumah Kaca, “Pasal karet seperti ini membukakan ruang bagi kelompok penguasa atau siapapun untuk mempersekusi proses kreasi yang tidak mereka sukai”. Selain itu, pasal ini bertolak belakang dengan semangat kebebasan berekspresi dalam berdemokrasi yang dijamin oleh konstitusi NKRI yaitu UUD 1945. Dalam konteks ini, penyusun RUU Permusikan telah menabrak logika dasar dan etika konstitusi dalam negara demokrasi, dan justru menciptakan iklim negara otoritarian “Ini kan gaya Orde Baru,….” tambah Jason Ranti.

Kedua, Memarjinalisasi musisi independen dan berpihak pada industri besar. Pasal yang mensyaratkan sertifikasi pekerja musik berpotensi memarjinalisasikan musisi yang tidak sesuai dengan pasal ini. Demikian juga Pasal 10 yang mengatur distribusi karya musik. Dengan tidak memberikan ruang kepada musisi untuk melakukan distribusi karyanya secara mandiri, Pasal ini sangat berpotensi memarjinalisasi musisi, terutama musisi independen. Menurut Jason Ranti, dengan mengatur tentang cara distribusi musik melalui ketentuan yang hanya bisa dijalankan oleh industri besar, maka Pasal ini menegasikan praktek distribusi karya musik yang selama ini dilakukan oleh banyak musisi yang tidak tergabung dalam label atau distributor besar. “Ini kan curang,” tambah Jason Ranti. Selain itu, Endah Widiastuti dari Endah N Rhesa menambahkan bahwa “Referensi pembuatan RUU ini tidak paham gerakan dan nafas kelompok musik bawah tanah.”

Ketiga, Memaksakan kehendak dan mendiskriminasi. Bagian uji kompetensi dan sertifikasi dalam RUU Permusikan adalah cerminan pemaksaan kehendak dan berpotensi mendiskriminasi musisi. Di banyak negara, praktek uji kompetensi bagi pelaku musik memang ada, namun tidak ada satupun negara dunia ini yang mewajibkan semua pelaku musik melakukan uji kompetensi. Mondo Gascaro menjelaskan bahwa “Lembaga sertifikasi yang ada biasanya sifatnya tidak memaksa pelaku musik, tetapi hanya pilihan atau opsional”. Selain itu, pasal-pasal terkait uji kompetensi ini berpotensi mendiskriminasi musisi autodidak untuk tidak dapat melakukan pertunjukan musik jika tidak mengikuti uji kompetensi. KOALISI NASIONAL TOLAK RUU PERMUSIKAN Surel: kntlruup@gmail.com

Keempat, Hanya memuat informasi umum dan mengatur hal yang tidak perlu diatur. Beberapa Pasal memuat redaksional yang tidak jelas mengenai apa yang diatur dan siapa yang mengatur. Misalnya, Pasal 11 dan 15 hanya memuat informasi umum tentang cara mendistribusikan karya yang sudah diketahui dan banyak dipraktekkan oleh para pelaku musik serta bagaimana masyarakat menikmati sebuah karya. Kedua Pasal ini tidak memiliki bobot nilai yang lebih sebagai sebuah Pasal yang tertuang dalam peraturan setingkat Undang-undang. Demikian pula dengan Pasal 13 tentang kewajiban menggunakan label berbahasa Indonesia. Wilayah karya musik merupakan karya seni. “Seni itu sendiri merupakan bahasa, sehingga penggunaan label berbahasa Indonesia pada karya seni seharusnya tidak perlu diatur” tambah Puti Chitara.

Setelah kami baca lebih jauh, ketidakbetulan itu ternyata ada di banyak pasal. Mulai dari pasal 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 31, 32, 33, 42, 49, 50, 51, dan masih banyak lagi. Kesalahan – kesalahan ini menunjukkan kekurangpahaman para penyusun naskah RUU Permusikan tentang keanekaragaman potensi dan tantangan yang ada di dunia musik. “Dengan kata lain, banyaknya pasal yang mengatur hal yang tidak perlu diatur ini menunjukkan bahwa RUU Permusikan ini tidak perlu” tegas Arian 13 dari band Seringai.

“Tujuan RUU ini jelas banget berpihaknya ke mana; yang mau dipadamkan jelas kebebasan berekspresi, berkarya, dan berbudaya serta manfaat ekonomi yang bisa dihasilkan dari situ oleh individu-individu” tegas Mondo Gascaro. Maka dari itu, sebaiknya rancangan Undang-Undang ini dibatalkan.

Salam bebas berekspresi, bebas bermusik!

51645959_2438501152831584_1844078525326295040_n

Share

You may also like...